TRANSFORMASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI ACEH: DAMPAK DAN PELUANG SETELAH PENGURANGAN DANA OTONOMI KHUSUS

Abstract

Pengurangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh telah memicu perubahan signifikan dalam strategi penganggaran kesehatan. Studi ini mengeksplorasi implikasi transisi ini terhadap pembiayaan kesehatan dan penyediaan layanan. Tujuannya adalah untuk menilai dampak pengurangan Dana Otonomi Khusus terhadap penganggaran kesehatan, sumber pendanaan, layanan, dan struktur tata kelola di Aceh. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah dokumen realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana strategis kesehatan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2023-2025 secara tematik untuk mengkaji perubahan strategi penganggaran, diversifikasi sumber pendanaan, dampak pada layanan kesehatan, dan adaptasi dalam struktur tata kelola setelah pengurangan Dana Otonomi Khusus. strategi penganggaran telah bertransisi dari sistem berbasis input yang berfokus pada kuantitas ke model berbasis kinerja yang menekankan kualitas dan "nilai uang". Selain itu, telah terjadi pergeseran dari pendanaan yang awalnya padat modal ke langkah-langkah pencegahan, seperti inisiatif gizi. Pemerintah Aceh juga telah mengurangi ketergantungannya pada dana Otonomi Khusus, secara aktif mencari sumber pendapatan yang beragam, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kemitraan dengan organisasi seperti UNICEF dan WHO. Dampaknya terhadap layanan kesehatan menunjukkan penundaan jangka pendek dalam proyek dan pengurangan aktivitas di distrik-distrik dengan kapasitas rendah, sementara perencanaan jangka menengah menunjukkan peningkatan efisiensi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Daerah seperti Banda Aceh beradaptasi lebih cepat, sementara Aceh Timur terus menghadapi tantangan karena ketergantungannya pada dana Otonomi Khusus. Perubahan struktural dan tata kelola yang penting termasuk integrasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan asuransi kesehatan nasional (JKN) dalam pembayaran kepesertaan program JKN masyarakat Aceh, serta implementasi sistem digital untuk perencanaan dan evaluasi yang lebih baik