KEBUTUHAN DAN KESENJANGAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER TANGGUH IKLIM: STUDI COSTING DI WILAYAH RURAL INDONESIA

Abstract

Latar Belakang: Perubahan iklim meningkatkan tantangan terhadap pelayanan kesehatan primer, terutama di wilayah rural dan rentan bencana. Penguatan pelayanan kesehatan primer yang tangguh terhadap perubahan iklim memerlukan investasi tambahan pada surveilans, penguatan SDM, infrastruktur, dan program kesehatan berbasis komunitas. Namun, bukti terkait kebutuhan pembiayaan untuk implementasi climate-resilient primary health care (PHC) di Indonesia masih terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengestimasi kebutuhan biaya dan kesenjangan pembiayaan implementasi climate-resilient PHC di wilayah rural Indonesia. Metode: Penelitian analisa biaya retrospektif dilakukan dari perspektif provider di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, dan Kabupaten Karangasem, Bali pada tahun 2024. Data biaya dikumpulkan dari dinas kesehatan dan puskesmas menggunakan pendekatan top-down dan activity-based costing. Komponen biaya dikategorikan menjadi biaya aktivitas, SDM, pemeliharaan, dan investasi, serta dikelompokkan berdasarkan status pendanaan: sudah didanai, belum didanai namun dapat diintegrasikan, dan belum didanai serta membutuhkan investasi baru. Aktivitas mengacu pada kerangka WHO untuk climate-resilient health systems. Hasil: Di TTS, sekitar 70% biaya untuk implementasi climate-resilient PHC sudah terdanai, dengan ±30% biaya adaptasi belum teralokasi, terutama untuk infrastruktur, kesiapsiagaan bencana, dan peralatan laboratorium. Di Karangasem, sekitar 45% beban layanan terkonsentrasi di puskesmas wilayah padat, menghadapi masalah overcrowding dan kesiapsiagaan erupsi vulkanik. Sebagian besar biaya rutin telah tercover, tetapi kebutuhan tambahan untuk manajemen beban layanan, sistem digital surveilans, dan kesiapsiagaan bencana masih belum sepenuhnya didanai. Secara umum, kedua kabupaten menegaskan perlunya mobilisasi dana daerah, integrasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan untuk menutup gap funding dan menghadapi dampak perubahan iklim. Kesimpulan: Mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan primer saat ini belum memadai untuk mendukung adaptasi perubahan iklim. Diperlukan strategi pembiayaan adaptasi yang lebih terintegrasi untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan primer di Indonesia.