PENGUATAN PUSKESMAS DALAM SISTEM KESEHATAN TERDESENTRALISASI: OPTIMALISASI DANA BANTUAN KESEHATAN DI INDONESIA

Abstract

Desentralisasi kesehatan memberikan ruang keputusan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer. Puskesmas masih menghadapi tantangan administratif, kapasitas manajerial, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan. Tantangan manajerial menunjukkan penyerapan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan belum optimal (di bawah 90%) dan masih menyisakan dana dalam jumlah besar setiap tahun. Studi ini bertujuan menganalisis tantangan implementasi dana bantuan Pemerintah Pusat serta mengidentifikasi strategi penguatan Puskesmas dalam sistem kesehatan terdesentralisasi. Studi ini menggunakan pendekatan implementation research dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen realisasi anggaran dan capaian program tahun 2019–2023, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, dan Puskesmas yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan secara tematik menggunakan kerangka Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Hasil studi menunjukkan bahwa rendahnya fleksibilitas administrasi dalam perencanaan dan penganggaran, keterbatasan SDM, dan dominasi orientasi pelaporan mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Perbedaan waktu perencanaan dan penganggaran di level daerah dan pusat menimbulkan ruang keputusan untuk desain program dan kegiatan menjadi terbatas. Puskesmas tempat studi yang tidak menyerap dana bantuan tahap 1 berjumlah 93% dan sebanyak 57% puskesmas menyerap dana kurang dari 90% atas dana yang dialokasikan. Puskesmas memerlukan perluasan ruang Keputusan perencanaan dan penganggaran, penguatan kapasitas manajerial, penguatan tata kelola dana agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan peningkatan kinerja sistem kesehatan primer.