MENUJU PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG BERKELANJUTAN: PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI COSTING BERBASIS BUKTI DI 5 KABUPATEN/KOTA INDONESIA

Abstract

Keberlanjutan pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer (FPKTP) menjadi tantangan penting di Indonesia di tengah perluasan paket layanan, keterbatasan fiskal, dan kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) telah mengubah kebutuhan sumber daya dan struktur biaya pelayanan, sementara tarif kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya mencerminkan perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai bagaimana pendekatan costing berbasis bukti dapat mendukung reformasi pembiayaan FPKTP melalui pengembangan dan implementasi alat routine costing yang disederhanakan. Studi dilakukan pada 55 fasilitas kesehatan di lima kabupaten/kota yang terdiri atas puskesmas dan klinik swasta. Pendekatan normative costing digunakan untuk menghitung kebutuhan sumber daya berdasarkan standar pelayanan, harga input, dan utilisasi ideal. Luaran utama berupa Cost Per Member Per Month (CPMPM) digunakan untuk membandingkan biaya pelayanan dengan tarif kapitasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi CPMPM lebih tinggi dibandingkan tarif kapitasi eksisting, yaitu sebesar 63,5% pada puskesmas dan 71,8% pada klinik swasta. Variasi biaya juga ditemukan antarjenis fasilitas dan wilayah, yang menunjukkan bahwa struktur tarif seragam belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan konteks pelayanan. Selain menghasilkan estimasi biaya, alat costing yang dikembangkan terbukti meningkatkan efisiensi dan standardisasi pengumpulan data. Temuan ini menunjukkan bahwa institutionalisasi routine costing dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengembangan mekanisme pembayaran yang lebih adaptif untuk mewujudkan pembiayaan FPKTP yang berkelanjutan.